PERMASALAHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2016

Sejumlah peneliti memperkirakan awal sampai pertengahan 2016 akan menjadi periode krusial bagi kondisi perikanan dan kelautan. Suhu permukaan laut makin panas dan memungkinkan penurunan tangkapan ikan dan pemutihan karang lagi.
Reef Check Indonesia dalam rilisnya memaparkan sejumlah temuan tentang perubahan iklim yang mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Pemanasan global yang mendorong terjadinya pemutihan karang massal di 2009 dan 2010 berdampak pada hingga 40-60% terumbu karang di Indonesia. Fenomena yang sama menyapu 60% terumbu karang pada 1998 yang menghasilkan hamparan karang mati.
 

Karang meja rentan terhadap pemutihan atau coral bleaching. Foto : Wisuda

Hingga kini karang-karang itu tidak mampu pulih. Sebuah studi memproyeksikan bahwa suhu dan keasaman laut yang meningkat akibat perubahan iklim ini dapat menurunkan produksi perikanan Indonesia. Bahkan hingga 50% di beberapa daerah penangkapan ikan.
“Semua kerja keras Ibu Susi Pudjiastuti dan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah dibangun setahun terakhir bisa habis dalam beberapa bulan,” kata Derta Prabuning, Direktur Reef Check Indonesia.
Derta mengatakan mengikuti perkembangan tren kenaikan suhu permukaan laut di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Ia menemukan bahwa ada ancaman serius terhadap perairan laut dan perikanan Indonesia.
“Pemodelan oseanografi menunjukkan bahwa ada pergerakan suhu permukaan air laut yang lebih panas ke perairan Indonesia dalam beberapa bulan ke depan,” katanya.
Menurutnya Februari hingga Juli 2016 akan menjadi periode paling krusial bagi laut Indonesia. Waktu di antara kedua bulan tersebut diduga menjadi puncak terjadinya pemanasan suhu permukaan laut. Jika tidak ada pengaruh dan variasi lingkungan, akan mendapati stress massal di terumbu karang. Jika tidak bertahan karang akan mengalami pemutihan, dan jika terlalu parah maka menjadi hamparan karang mati.
Reef Check Indonesia melakukan pemantauan untuk merekam dan memeriksa seberapa parah kerusakan dan dampak dari suhu permukaan air laut pada terumbu karang di Bali dan Lombok. “Kami merekomendasikan agar instansi kelautan dan perikanan menyusun atau menyiapkan sebuah prosedur darurat untuk memastikan kejadian yang riskan seperti ini mendapat penanganan yang memadai,” tambah Prabuning.
Prosedur darurat tersebut bisa mencakup mengordinir tim pemantau gabungan yang melibatkan masyarakat lokal dan pelaku usaha. Kemudian bekerjasama dengan pelaku usaha yang terdampak untuk mengembangkan aktivitas wisata alternatif, mengalokasikan dana khusus, dan sumberdaya untuk tanggap darurat.
Juga melindungi kawasan-kawasan penting yang tidak terdampak atau menjadi sumber anakan karang dan mengumpulkan data dan  informasi selengkap mungkin. Untuk  kemudian dianalisa mencari pemecahan masalah ataupun mitigasi yang efektif.
 

Pemantauan kesehatan karang dg metode Coral Watch di Bali. Foto : Reef Check Indonesia

Menurut Jensi Sartin, salah seorang peneliti ekologi Reef Check Indonesia, tanggap darurat tergantung kesediaan tim dan sumberdaya bisa mencakup sistem peringatan dini kejadian di lapangan. Atau pusat koordinasi yang dilengkapi alur pengambilan keputusan bertugas menentukan tindakan apa yang harus dilakukan baik riset maupun terkait pengelolaan.
“Secara khusus hal seperti ini belum ada,” katanya menjawab pertanyaan Mongabay. Reef Check dan CORAL pernah menguji coba sistem SMS sebagai peringatan dini. Harapannya sistem ini bisa disempurnakan pemerintah.
Dulu, kejadian besar yang menunjukkan perubahan iklim cenderung jarang terjadi. Misalnya pemutihan karang massal tahun 1997, lalu 2009-2010. Metode prediksi pun cenderung belum detail hanya memberikan perkiraan waktu dalam skala bulan/minggu namun terjadi dalam waktu yang pendek dengan dampak kerusakan yang bisa sangat besar.
“Yang krusial adalah pengetahuan kita tentang dampak perubahan iklim belum kuat sehingga kita harus benar-benar siap untuk mendapatkan data semaksimal mungkin saat kejadian ini muncul,” tambah Jensi. Tingkat kesulitan pengumpulan data bervariasi dan terkadang dibutuhkan ahli dari universitas atau badan penelitian pemerintah.
Dampak perikanan
Fenomena ini bakal berdampak bagi nelayan karena bakal mengurangi hasil tangkapan ikan. Khususnya untuk jenis ikan, kerang, kepiting dan hewan laut lainnya yang sebagian atau seluruh tahapan hidupnya rentan terhadap kenaikan suhu dan tingkat keasaman laut.
Dalam jangka pendek nelayan akan membutuhkan bantuan untuk menutupi berkurangnya pendapatan. “Kenyataannya perubahan iklim ini memperparah kondisi hidup nelayan yangg selama ini sudah sulit,” tambah Jensi.
 

Tangkapan nelayan Karangasem Bali semakin sedikit karena pengaruh perubahan iklim. Foto : Luh De Suriyani

Menurutnya pemerintah maupun lembaga non pemerintah yg terkait harus duduk bersama dengan nelayan untuk mencari solusi misalnya mengembangkan mata pencaharian alternatif yang sesuai, mengembangkan strategi untuk melindungi kawasan laut yang penting untuk menyuplai anakan ikan dan karang, serta merehabilitasi kawasan yang rusak. Juga mendorong riset untuk mengintensifkan praktik perikanan yang tepat dalam situasi iklim yg terus berubah.
Reef Check Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak menunda mengambil langkah tegas sebagai tindak lanjut kesepakatan mengatasi perubahan iklim. Kesepakatan yang akan membatasi kenaikan pemanasan global 1.5 derajat celcius dicapai dalam pertemuan para pihak ke 21 (COP 21) di Paris akhir tahun lalu.
Indonesia merupakan salah satu negara yang akan terdampak secara signifikan mengingat kombinasi letaknya di khatulistiwa, banyaknya pulau-pulau yang rentan tenggelam, serta tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumberdaya alam.
Apa yang telah dicapai para delegasi di Paris dinilai suatu yang luar biasa namun juga bencana jika misalnya 187 negara yang telah memasukkan target kontribusi penurunan emisinya kepada PBB tidak mau menepati target tersebut.

Menteri Susi Klaim Kini Tangkapan Nelayan Naik Enam Kali Lipat

 
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengklaim kebijakan yang dikeluarkannya, terutamna terkait yang berisfat anti illegal fishing telah menuai hasil.

Dia mengungkapkan, hasil produksi ikan khususnya untuk wilayah-wilayah timur terus meningkat. Bahkan peningkatannya mencapai enam kali lipat.

"Yang keliatan langsung Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sorong, Morotai beberapa kepulauan timur hasilnya kelihatan. Pedagang yang angkut di timur 50 ton per bulan naik 300 ton per bulan. Bahkan ada yang tidak mampu dia bawa karena kesulitan kapal," katanya, Jakarta, Selasa (234/2/2015).

Tak sekadar itu, kebijakan Susi juga mengangkat harga ikan kaleng di luar negeri. Harga ikan kaleng ekspor mencapai 20 persen dibanding sebelumnya.

"Kenaikan harga ikan kaleng karena kosong pasar, produk lain ikut naik. Pasar lokal tersuplai mulai ada jenis-jenis ikan," paparnya.

Susi menerangkan, selama ini profesi nelayan kurang diminati karena susah untuk mencari uang dan kemiskinan. Ini lantaran pendapatan dari mencari ikan  tak sepadan dengan pengeluaran seperti untuk bahan bakar minyak (BBM).

Pihaknya menegaskan, kebijakannya hanya untuk mensejahterakan masyarakat. "Kita melarang-larang saja, moratorium kapal besar, transhipment, kepiting bertelur cantrang. Starting point menyejahterakan dengan pelarangan-pelarangan tadi,

Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia

 

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Indonesia memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, dan budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US$82 miliar per tahun.Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena kontribusi perikanan pada 2004-2009 terus mengalami kenaikan. Disamping itu potensi-potensi lainnya mulai perlu dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan.  Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif

RI Jadi Pengekspor Ikan Hias Terbesar Dunia

perikanan Indonesia sangat besar. Potensi ini tidak hanya berupa ikan yang diperuntukkan untuk konsumsi, tetapi juga ikan hias.

Anggota Tim Penyusun Roadmap Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Suhana mengatakan saat ini Indonesia menjadi negara ke-3 terbesar pengekspor ikan hias di dunia.

"Saat Indonesia menjadi pengekspor terbesar ke-3 untuk ikan hias di dunia. Padahal dulu dilirik pun kita tidak pernah," ujarnya dalam diskusi Bedah Roadmap Sektor Kelautan dan Perikanan Kadin untuk Pemerintah di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).

Dia menjelaskan Indonesia saat ini memasok sekitar 10,32 persen kebutuhan ikan hias dunia setelah Spanyol yang sebesar 16,62 persen dan Jepang sebesar 13,03 persen.

"Dulu padahal posisi ini milik Singapura, sekarang dia tidak lagi dan digantikan oleh Indonesia. Ini potensi untuk bisa meningkatkan devisa negara," lanjutnya.

Selain ikan hias, potensi ikan konsumsi baik laut maupun air tawar juga sangat besar. Saat inj 31 persen masyarakat telah mengkonsumsi ikan air tawar dan 40 persen mengkonsumsi ikan laut.

"Yang banyak itu jenis ikan pelagis seperti ikan tongkol, kembung dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu impor banyak ikan," katanya.

Khusus untuk perikanan budidaya, para pembudidaya ikan Indonesia juga telah mengenal teknologi bioflok yang membuat kualitas ikan hasil budidaya jauh lebih baik dan lebih hemat pakan.

"Teknologi budidaya kita juga sudah maju dengan bioflok. Jadi ikan budidaya itu tidak bau lagi, hemat pakan bahkan bisa budidaya bisa dilakukan di dalam ruangan. Seperti lele yang bahkan bisa dibut sate. Ini sudah berkembang baik di Indonesia," tandas dia. (Dny/Nrm)

GEBRAKAN BUK SUSI

Menteri Susi Cabut Izin Usaha Penangkapan Ikan Benjina

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, izin tersebut berupa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) PT Pusaka Benjina Resources.
"SIKPI dan SIPI sudah kita cabut sejak hari ini," ujar Susi di Kantor KKP, Jakarta, Rabu pekan ini.
Susi menjelaskan, pihaknya sudah meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk turut mencabut izin usaha perikanan perusahaan tersebut di Indonesia. Namun hal tersebut masih belum ada kejelasan.
"Kita sudah minta karena penanaman modalnya ada di BKPM. Tinggal penanaman modalnya di sana. Tadinya kita mau tunggu dari sana biar sama-sama cabut tapi kita duluan," lanjutnya.
Meski demikian, Susi menyatakan puas dengan hasil kerja keras semua pihak untuk menindaklanjuti kasus perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan asal Thailand tersebut. Hal ini terbukti dari sanksi peringatan keras yang diberikan kepada Thailand dari Uni Eropa.
"Thailand langsung dikasih kartu kuning oleh Eropa," ujar Susi.
Sebelumnya salah satu kantor berita asing melakukan investigasi selama setahun mendokumentasikan perjalanan pengapalan makanan laut yang ditangkap ABK dari desa Benjina, Maluku.
Pemerintah pun terus melakukan penyelidikan terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal yang dioperasikan oleh PT Pusaka Benjina Resources di perairan Benjina, Kepulauan Arus, Maluku.
Ketua Tim Satuan Tugas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Mas Achmad Santosa mengatakan dari hasil investigasi yang dilakukan setidaknya perusahaan tersebut telah mempekerjakan lebih dari 1.000 orang sebagai anak buah kapal (ABK). Dia menjelaskan, dari jumlah tersebut, juga terdapat ABK yang berkewarganegaraan Indonesia, meski jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. (Dny/Ahm).



 

Menteri Susi janji bangun pelabuhan perikanan

 \

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji bakal membuat pelabuhan besar khusus perikanan. Dengan begitu, dia meyakini keberadaan infrastruktur kelautan itu mampu berkontribusi dalam meningkatkan ekspor ikan nasional.
"Kami akan buat pelabuhan besar khusus perikanan karena pemerintah sekarang gila-gilaan soal pembangunan infrastruktur," kata Susi di Jakarta, Senin (4/5).
Di sisi lain, Susi juga meminta pengusaha perikanan nasional menggenjot produksinya. Sebab, pemerintah sudah menjalankan tugasnya mengamankan perikanan nasional dari pencurian oleh kapal asing.
"Kami berhasil save konsumsi nasional sebesar 25 persen," ungkapnya.
Kendati bakal genjot ekspor, Susi tetap membuka keran impor ikan. Asalkan, ikan tidak berasal dari negara yang cuek terhadap penangkan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.