GEBRAKAN BUK SUSI

Menteri Susi Cabut Izin Usaha Penangkapan Ikan Benjina

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, izin tersebut berupa surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) PT Pusaka Benjina Resources.
"SIKPI dan SIPI sudah kita cabut sejak hari ini," ujar Susi di Kantor KKP, Jakarta, Rabu pekan ini.
Susi menjelaskan, pihaknya sudah meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk turut mencabut izin usaha perikanan perusahaan tersebut di Indonesia. Namun hal tersebut masih belum ada kejelasan.
"Kita sudah minta karena penanaman modalnya ada di BKPM. Tinggal penanaman modalnya di sana. Tadinya kita mau tunggu dari sana biar sama-sama cabut tapi kita duluan," lanjutnya.
Meski demikian, Susi menyatakan puas dengan hasil kerja keras semua pihak untuk menindaklanjuti kasus perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan asal Thailand tersebut. Hal ini terbukti dari sanksi peringatan keras yang diberikan kepada Thailand dari Uni Eropa.
"Thailand langsung dikasih kartu kuning oleh Eropa," ujar Susi.
Sebelumnya salah satu kantor berita asing melakukan investigasi selama setahun mendokumentasikan perjalanan pengapalan makanan laut yang ditangkap ABK dari desa Benjina, Maluku.
Pemerintah pun terus melakukan penyelidikan terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal yang dioperasikan oleh PT Pusaka Benjina Resources di perairan Benjina, Kepulauan Arus, Maluku.
Ketua Tim Satuan Tugas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Mas Achmad Santosa mengatakan dari hasil investigasi yang dilakukan setidaknya perusahaan tersebut telah mempekerjakan lebih dari 1.000 orang sebagai anak buah kapal (ABK). Dia menjelaskan, dari jumlah tersebut, juga terdapat ABK yang berkewarganegaraan Indonesia, meski jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. (Dny/Ahm).



 

Menteri Susi janji bangun pelabuhan perikanan

 \

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji bakal membuat pelabuhan besar khusus perikanan. Dengan begitu, dia meyakini keberadaan infrastruktur kelautan itu mampu berkontribusi dalam meningkatkan ekspor ikan nasional.
"Kami akan buat pelabuhan besar khusus perikanan karena pemerintah sekarang gila-gilaan soal pembangunan infrastruktur," kata Susi di Jakarta, Senin (4/5).
Di sisi lain, Susi juga meminta pengusaha perikanan nasional menggenjot produksinya. Sebab, pemerintah sudah menjalankan tugasnya mengamankan perikanan nasional dari pencurian oleh kapal asing.
"Kami berhasil save konsumsi nasional sebesar 25 persen," ungkapnya.
Kendati bakal genjot ekspor, Susi tetap membuka keran impor ikan. Asalkan, ikan tidak berasal dari negara yang cuek terhadap penangkan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.